Namun demikian, Nusron mengungkapkan masih terdapat tiga provinsi yang belum mencapai target 87 persen, yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Menurut dia, rendahnya capaian di Riau dipengaruhi dominasi perkebunan kelapa sawit, sedangkan Banten dan Papua memiliki keterbatasan lahan sawah sehingga membutuhkan penguatan melalui program pemerintah.
Nusron menambahkan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 yang memungkinkan revisi tata ruang dilakukan secara parsial agar perlindungan LP2B segera memiliki kekuatan hukum.
Ia mengatakan mulai Desember 2026 seluruh peta LP2B akan diunggah ke aplikasi Sentuh Tanahku dan Situs Bumi untuk meningkatkan transparansi sekaligus memastikan lahan yang dilindungi tidak lagi dialihfungsikan secara sembarangan
