Perluasan program tersebut juga membuka peluang bagi Jawa Tengah untuk memperoleh kuota peningkatan kapasitas yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan kontribusi provinsi tersebut dalam penempatan pekerja migran Indonesia yang tercatat cukup tinggi berdasarkan data SISKOP2MI periode 2025 hingga 9 November 2026.

"Jawa Tengah berpeluang mendapatkan kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas, baik dalam aspek bahasa, keterampilan teknis maupun sertifikasi. Seluruh program ini dibiayai melalui APBN," tutur Mukhtarudin.

Ia menjelaskan, berdasarkan data SISKOP2MI, Kementerian P2MI telah memfasilitasi 613.288 layanan penempatan pekerja migran secara nasional. Dari jumlah tersebut, Jawa Tengah menyumbang 127.906 layanan atau sekitar 20,85 persen.

Besarnya kontribusi tersebut turut tercermin dari jangkauan negara tujuan pekerja migran asal Jawa Tengah. Lima negara tujuan utama meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.

Sebaran pekerja migran di tingkat daerah juga menunjukkan besarnya kebutuhan pelayanan di wilayah asal mereka. Cilacap, Brebes, dan Kendal tercatat sebagai sejumlah kantong pekerja migran yang membutuhkan dukungan pelayanan maksimal dari pemerintah pusat maupun daerah, terutama untuk memastikan proses penempatan berlangsung aman.

Besarnya jumlah pekerja migran asal Jawa Tengah tidak hanya menunjukkan kebutuhan penguatan pelayanan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah asal. Mukhtarudin menilai kontribusi tersebut turut meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus menciptakan efek berganda (multiplier effect) melalui pengiriman uang yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Uang yang dikirimkan pekerja migran langsung kepada keluarga di daerah dapat memperkuat ekonomi rumah tangga, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa," tambahnya.

Besarnya manfaat tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memastikan proses migrasi berjalan aman. Mukhtarudin menekankan bahwa pemerintah daerah perlu berperan aktif membangun ekosistem migrasi aman sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui sejumlah ruang lingkup kerja sama antara Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Cakupannya meliputi penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, pemetaan serta peminatan calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, hingga dukungan layanan kesehatan.