NADIKABAR.COM — Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth pada Selasa mengatakan upaya pemakzulan terhadap dirinya menempatkan personel militer AS dalam risiko dan menunjukkan kesediaan Kongres untuk mencampuri misi tempur mereka.
“Ini menempatkan para prajurit Amerika dalam bahaya dengan mengirimkan sinyal bahwa Kongres akan melemahkan misi mereka saat operasi sedang berlangsung,” kata Hegseth kepada wartawan.
Ia mengatakan tindakan tersebut bukanlah bentuk patriotisme, melainkan sabotase.
Hegseth lebih lanjut mengklaim bahwa tuduhan terhadap dirinya merupakan upaya untuk mempolitisasi militer AS.
Ia juga menyebut resolusi pemakzulan tersebut sebagai upaya untuk melemahkan keputusan Presiden Donald Trump.
Menurut dia, inisiatif itu didorong bukan oleh norma-norma konstitusi, melainkan oleh permusuhan pribadi pengusulnya terhadap presiden.
“Hal itu memberi tahu musuh-musuh kita, Iran, kartel, dan setiap pihak yang mengancam yang mengamati situasi ini, bahwa Amerika Serikat justru akan menghukum prajurit dan pejabat sipilnya sendiri karena berhasil menjalankan operasi militer yang sah,” ucapnya.
Hegseth menambahkan bahwa pemakzulan terhadap dirinya turut memberi tahu musuh AS bahwa seorang anggota parlemen yang bertindak sendiri dan diliputi permusuhan pribadi terhadap presiden dapat berupaya memveto keputusan keamanan nasional yang dibuat oleh panglima tertinggi yang terpilih secara sah.
Adapun pada Senin, anggota DPR AS dari Partai Republik yang mewakili Kentucky, Thomas Massie, mengumumkan langkahnya untuk memaksakan pemungutan suara di DPR guna memakzulkan Hegseth.
Mosi pemakzulan tersebut menuduh Hegseth melanggar Konstitusi AS dan Resolusi Kekuasaan Perang.
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
