Shadiq menyebut ada perbedaan pandangan untuk penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Untuk itu dirinya mendorong perlu disamakan persepsi antar lembaga dan kementerian untuk penyelesaian kasus HAM.
"Pak Menteri menganggap bahwa pelanggaran HAM berat itu, itu tidak di harus dalam konteks Indonesia saja kita bicarakan, tapi internasional. Pandangan internasional itu dikaji betul oleh Pak Menteri, sementara yang lain mungkin tidak seperti itu," sebutnya.
Menjawab itu, Pigai mengatakan selama dua tahun lebih menjadi Menteri HAM, tidak pernah ada undangan untuk koordinasi oleh Kemenko Kumham Imipas. Pigai menyebut informasi ini perlu disampaikan.