Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait secara tegas meminta pengusaha khususnya pengembang perumahan tidak mengorbankan kenyamanan rakyat kecil dengan menjual rumah subsidi yang tidak berkualitas, seperti banjir dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi standar konstruksi.
Maruarar atau disapa Ara meminta agar pengembang rumah bersubsidi yang memanfaatkan KPR Fasilitas LIkuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),untuk siap diaudit oleh BPK. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP, pemerintah menggunakan dana APBN yang berasal dari pajak rakyat sehingga harus siap diaudit.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai pengelola dana FLPP menyatakan dukungannya terhadap evaluasi ini.
Sementara itu, para pengembang yang memiliki rekam jejak positif dalam pembangunan rumah subsidi juga menyambut baik langkah evaluasi ini. Pengembang siap untuk meningkatkan standar pembangunan guna memastikan rumah yang dibangun benar-benar layak huni dan berkualitas bagi MBR.