Selain itu, pemerintah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi ketentuan.
Ara menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki hunian layak dengan biaya yang lebih terjangkau.
Di sisi lain, Kementerian PKP juga mendorong pengembangan rumah susun subsidi sebagai alternatif untuk menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk.
Menurut dia, persoalan hunian di kawasan perkotaan masih menjadi tantangan karena terdapat rumah dengan luas terbatas yang dihuni beberapa keluarga sekaligus.
"Di daerah-daerah padat itu kayak di Jakarta, banyak sekali satu rumah bisa tiga keluarga. Saya banyak sekali menemukan satu rumah yang sangat sempit bisa tiga keluarga atau tiga generasi, bahkan empat generasi pun ada," ujar dia.
