βJangan sampai kita baru bergerak ketika masalah sudah terjadi. Kita perlu bekerja sama sejak awal untuk menciptakan kebijakan yang bisa melindungi konsumen. Karena itu, masukan dan aspirasi dari masyarakat juga penting untuk menjadi bagian dalam perumusan kebijakan,β katanya.
Kementerian PKP, ujarnya, juga telah berkoordinasi, berdiskusi dan menjalin kerja sama dengan BPKN untuk mendorong terbentuknya asosiasi penghuni rumah susun dan asosiasi penghuni rumah subsidi. Kedua wadah tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi konsumen untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak, serta membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan di sektor perumahan.
Melalui kolaborasi dengan BPKN dan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian PKP berkomitmen memperkuat ekosistem perumahan yang tidak hanya mendorong peningkatan penyediaan hunian, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat sebagai konsumen.
βKetika saya baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Menteri PKP, saya bertemu dengan Ketua BPKN dan bertanya mengenai persoalan perumahan yang paling besar. Saat itu, salah satu yang menjadi perhatian adalah Meikarta. Sekarang, penyelesaiannya terus kita dorong secara bertahap. Selain Meikarta, Kementerian PKP juga terus berupaya menyelesaikan persoalan konsumen di kawasan LRT City,β ujar Ara.