NADIKABAR.COM — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program Bedah Rumah dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat bersifat gratis atau tidak dipungut biaya.

"Ini program strategis Pak Prabowo, gratis tanpa dipungut biaya oleh pihak mana pun. Termasuk pegawai Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman)," ujar Maruarar yang akrab disapa Ara di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.

Dia menegaskan kalau ada pihak manapun yang memungut biaya, termasuk pegawai Kementerian PKP, masyarakat dapat langsung melaporkan kepada pihak berwenang.

"Kalau ada yang minta uang, mau pegawai perumahan, mau siapa saja foto, 'viralin'. Kita mau perubahan sepenuh hati bukan setengah hati," katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau penerima manfaat bantuan program Bedah Rumah yang rumah sudah selesai dilakukan renovasi di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Dalam kesempatan itu, Maruarar juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum mendapatkan program Bedah Rumah untuk mendapatkan bantuan tersebut, dan langsung menginstruksikan pegawai Kementerian PKP untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong peningkatan kualitas rumah melalui renovasi atau pembangunan rumah baru.

Program tersebut mengedepankan keswadayaan, yakni kesadaran, kemauan, kemampuan, dan kemandirian masyarakat, yang diperkuat dengan semangat gotong royong.

Bedah Rumah menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian, mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperbaiki kualitas permukiman. Rumah yang layak tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan penghuninya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman siap mengawal target Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya hingga akhir tahun 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel dalam keterangannya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, balai pelaksana, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh target program dapat tercapai.

Ia meminta setiap perkembangan pelaksanaan program dievaluasi secara berkala, termasuk memastikan laporan penggunaan dana diselesaikan seiring dengan progres pembangunan fisik di lapangan.

Kementerian PKP terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Bedah Rumah melalui penguatan koordinasi bersama pemerintah daerah.

Peningkatan alokasi program di sejumlah wilayah pada tahun 2026 menjadi perhatian khusus agar pelaksanaan fisik, pencairan anggaran, dan pelaporan dapat diselesaikan sesuai target.