NADIKABAR.COM — Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KaBappenas) Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya perlindungan terhadap petani sawit swadaya serta buruh perkebunan.
Saat memberikan sambutan pada pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-22 dan 2027 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis, dia menyatakan, perlindungan petani swadaya dan buruh perkebunan bukan sekadar tanggung jawab sosial, melainkan bagian penting dari strategi memperkuat ketahanan industri.
"Mereka harus memperoleh penghasilan yang layak, kondisi kerja yang aman, serta dukungan langsung untuk meningkatkan produktivitas," ujarnya.
Menurut dia, sawit bagi Indonesia bukan semata komoditas ekspor, industri ini menjadi salah satu pilar ketahanan nasional karena menopang ketahanan pangan, mendukung transisi energi, menghidupi jutaan petani dan pekerja, serta menjaga aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan industri berjalan seiring dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Terkait hal itu, Bappenas mendorong transformasi struktural industri kelapa sawit melalui lima pilar kebijakan utama yang mencakup penyederhanaan regulasi dan penegakan standar tanpa bakar, peningkatan produktivitas petani swadaya, penghilangan hambatan rantai pasok melalui pelacakan real-time, penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di tingkat global, serta percepatan hilirisasi produk sawit.
Rachmat mengatakan, transformasi tersebut perlu diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu menguasai produk hilir bernilai tambah tinggi.
Menurut dia, dinamika perdagangan internasional dan meningkatnya proteksionisme membuat Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan keunggulan sebagai produsen minyak sawit berbiaya rendah.
Pasar global semakin membedakan produk yang sekadar memenuhi standar dasar dengan produk yang memiliki jaminan keberlanjutan.
“Inovasi adalah strategi utama kita untuk ketahanan ekonomi dan kedaulatan nasional,” ujarnya.
Salah satu langkah yang didorong adalah peremajaan tanaman tua menggunakan benih bersertifikasi DNA. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani swadaya tanpa harus memperluas areal perkebunan.
Pemerintah juga ingin mempercepat digitalisasi proses peremajaan sawit rakyat untuk mengurangi birokrasi yang lambat sekaligus mencegah pemalsuan benih.
Verifikasi peremajaan berbasis digital dan pelacakan rantai pasok melalui teknologi satelit dinilai penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
Di sisi hilir, Indonesia didorong mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pengembangan bahan bakar aviasi berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF), oleokimia khusus, dan manufaktur hijau menjadi bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah.
"Kita akan mengekspor teknologi dan lapangan kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar bahan mentah," katanya.
Dia menambahkan, teknologi harus memberikan manfaat langsung kepada petani swadaya, akses terhadap bahan tanam berkualitas dan perangkat digital perlu diperluas agar mereka dapat memenuhi standar pasar internasional dan memperoleh manfaat ekonomi dari peningkatan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan.
Rachmat menyatakan, salah satu agenda penting yang tidak boleh diabaikan adalah kepastian dan keadilan akses lahan bagi petani swadaya.
Sejalan dengan arahan Presiden mengenai reformasi agraria, pemerintah berkomitmen memperjuangkan hak atas tanah masyarakat sekaligus menjaga kepastian hukum dan iklim investasi perkebunan.
Dia menegaskan, pemerintah dan sektor swasta memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Pemerintah harus menyediakan kebijakan yang jelas, penegakan hukum yang adil, serta iklim investasi yang dapat diprediksi.
Sementara dunia usaha harus menjalankan praktik bisnis bertanggung jawab, meningkatkan produktivitas, dan berinvestasi dalam inovasi.
