Namun, Arifah menyoroti bahwa pengembangan UMKM perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses modal, pelatihan, teknologi dan informasi, hingga peluang pasar yang terbatas.
Selain itu, mereka dihadapkan pada beban pekerjaan domestik yang belum terbagi secara setara.
Ia pun menegaskan komitmen Kementerian PPPA untuk terus mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas internasional, dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memajukan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak-hak anak.
Ia optimis bahwa perempuan yang berdaya secara ekonomi memiliki peluang lebih besar untuk membentuk masa depan mereka sendiri, meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka.
