"Ini cukup fantastis memang angka itu. Kemudian memang sekarang sedang disusun untuk revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di sana akan ada namanya dana preservasi. Ini sedang dibahas dengan Komisi V DPR. Nanti di sana ada biaya-biaya yang kemungkinan nanti mudah-mudahan disepakati. Kita dari Kementerian PU mengusulkan supaya dana preservasi itu bisa mengakomodir untuk biaya pemulihan infrastruktur," kata Javid.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati mengatakan pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang mana salah satunya mengatur terkait dengan deregulasi dan harmonisasi aturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan ODOL.

Dia juga menambahkan bahwa saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam proses pembahasan.

"Dalam hal jalan tol kalau dari rumus yang tadi disampaikan, daya rusaknya kendaraan ODOL ini memang pangkat empat. Artinya sangat mempengaruhi dari umur rencana jalan maupun jembatan," katanya.