Ia mengatakan Kementerian PU pada umumnya menolak usulan lokasi berupa lahan sawah karena keberadaan lahan pertanian masih dibutuhkan untuk mendukung produksi pangan dalam negeri.

Menurut dia, pembangunan Sekolah Rakyat tetap berjalan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan mempertahankan lahan pertanian produktif.

Dody menjelaskan penyediaan lahan Sekolah Rakyat saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan Kementerian PU menangani pembangunan fasilitas pendidikan setelah lokasi yang diperlukan tersedia.