NADIKABAR.COM — Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara bertemu dengan Wakil Wali Kota Chongqing, Jiang Guojie. Mentrans ingin mengadopsi keberhasilan Chongqing dalam mengelola kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi di wilayah barat daya China.
"Kami hari ini berkunjung ke pemerintah Kota Chongqing. Ini adalah salah satu kota terbesar di Tiongkok dan merupakan tempat transmigrasi yang paling sukses," kata Menteri Iftitah usai pertemuan dengan pihak Pemkot Chongqing di Wudu Hotel, Chongqing, China, Kamis (15/10/2026).
Iftitah mengatakan Kota Chongqing adalah kawasan transmigrasi pada awal abad ke-20. Sekitar 1,3 juta penduduk dipindahkan saat itu ke kawasan tersebut.
"Sebetulnya asal muasalnya sekitar tahun awal 1990-an itu ada proyek bendungan besar yaitu Gorges Dam yang ada di Chongqing kemudian juga sampai ke Hubei. Nah, itu pembangunan PLTA merelokasi sekitar 1,3 juta penduduk," ucap dia.
Iftitah mengatakan bahwa pada awal relokasi itu, muncul berbagai persoalan. Dia menyebut pemerintah Chongqing pada saat itu melakukan intervensi ekonomi.
"Maka sekitar 10 tahun kemudian mereka melakukan intervensi ekonomi. Jadi langsung fokusnya kepada pemetaan potensi ekonomi, riset, kemudian diberikan lapangan-lapangan kerja untuk menghasilkan produk-produk," ucap Iftitah.
Iftitah mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah setempat adalah hilirisasi. Contohnya, kata dia, pengolahan jeruk.
"Tadi yang saya paling sangat terkesan produknya itu adalah tahun lalu saya pernah ke perkebunan jeruknya, tapi tadi saya merasakan sendiri ada jus jeruk begitu kemasan, itu betul-betul tanpa gula. Jadi betul-betul hanya perasan saja, lebih sehat, lebih baik begitu," kata dia.
"Nah kemudian produk-produk turunan lainnya. Fokusnya lebih kepada industrialisasi, investasi, hilirisasi, semangatnya sama seperti yang digagaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subainto," lanjutnya.
Iftitah ingin Kementerian Transmigrasi mengimplementasikan apa yang dilakukan Chongqing untuk kawasan transmigrasi. Dia berharap kawasan transmigrasi nantinya bisa menjadi kawasan ekonomi baru.
"Jadi sekali lagi, sebetulnya apa-apa yang ada di dalam Undang-Undang tentang Ketransmigrasian dan apa-apa yang menjadi arahan penekanan dari Bapak Presiden, itu di Tiongkok ini sudah diwujudkan sekitar 10-20 tahun yang lalu. Nah ini kita ingin belajar implementasinya seperti apa," pungkasnya.
