NADIKABAR.COM — Mesir menganggap Bendungan Renaisans Besar Ethiopia (GERD) sebagai proyek yang "tidak sah" dan menyatakan Mesir berhak mengambil langkah yang dianggap perlu demi melindungi ketahanan airnya, kata Menteri Irigasi dan Sumber Daya Air Hani Sewilam, Minggu (20/9).
Sewilam menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pertemuan di Kairo bersama perwakilan media asing di Mesir yang diselenggarakan oleh Layanan Informasi Negara (State Information Service).
Mesir dan Ethiopia telah berselisih selama bertahun-tahun terkait GERD, yang mulai dibangun oleh Addis Ababa di Sungai Nil Biru pada 2011.
Kairo berulang kali menuntut adanya perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mengatur operasional bendungan tersebut demi menjamin keamanan pasokan airnya.
Sewilam menegaskan bahwa rampungnya pembangunan bendungan dan berlalunya waktu tidak berarti Mesir telah menerima situasi tersebut atau melepaskan hak-haknya.
Dia mengatakan bahwa Deklarasi Prinsip 2015 yang ditandatangani oleh Mesir, Ethiopia, dan Sudan dimaksudkan sebagai peta jalan yang menetapkan komitmen kerja sama, pencapaian kesepakatan mengenai pengisian awal dan operasional tahunan bendungan, serta koordinasi dan pertukaran data.
Deklarasi tersebut tidak memberikan hak kepada Ethiopia untuk mengambil langkah sepihak terkait bendungan itu, ujar Sewilam, seraya menambahkan bahwa Mesir menganggap kelanjutan pengisian dan operasional bendungan tanpa adanya kesepakatan sebagai pelanggaran terhadap komitmen-komitmen tersebut.
"Bendungan itu tidak sah dan akan tetap demikian. Mesir berhak mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi dampak buruk yang ditimbulkannya," katanya.
"Kami telah memberikan lebih dari satu kesempatan kepada Ethiopia dan mengupayakan segala cara untuk mencapai kesepahaman, namun mereka tidak menanggapinya dan justru melanggar Deklarasi Prinsip tersebut," tambahnya.
