NADIKABAR.COM — Mabes Polri buka suara soal sosok jenderal dengan inisial TK yang diperiksa terkait kasus penyadapan ilegal Presiden RI Prabowo Subianto.

TK sempat disebut Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto saat memaparkan kronologi kasus di dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11). Disebutkan TK saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri.

Belakangan, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir menerangkan lebih lanjut bahwa sosok inisial TK itu adalah perwira tinggi (pati) Polri yang masih aktif dan berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Namun, dia tak menjelaskan nama terang yang bersangkutan dan jabatannya di Korps Bhayangkara saat ini.

"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Johnny melalui keterangannya, Kamis kemarin com.

Isir mengatakan TK juga sedang diproses secara internal oleh institusi kepolisian atas dugaan pelanggaran profesi. Selain itu, keterangan TK juga didalami dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya.

Empat tersangka sebelumnya adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kadivkum Irjen Pol Ahrie Sonta (AS), mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

"Yang bersangkutan (TK) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujarnya.

Dia menegaskan, langkah pemeriksaan internal etik maupun penyidikan dugaan tindak pidana terus berjalan simultan untuk membongkar tuntas fakta perkara dan peran masing-masing pihak dalam dugaan kasus penyadapan kurun waktu 2025-2026 itu.

Dugaan keterlibatan TK sebelumnya diungkap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11) pagi.

Suyudi membeberkan tersangka Irjen AhrieSonta diduga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pemantauan atau surveilans.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance," ungkap Suyudi.

Dalam rapat dengan Kapolri, para anggota Komisi III DPR--termasuk di dalam kesimpulan--mendesak Polri mengungkap dalang di balik dugaan penyadapan, dan diperuntukkan untuk apa hasilnya. Selain itu Komisi III DPR pun meminta Polri menyelidiki dugaan perbuatan makar di dalam tindak pidana penyadapan tersebut.

Dalam rapat itu, Suyudi menjelaskan pihaknya memang telah membuat laporan polisi baru untuk memulai penyelidikan dugaan tindak pidana makar.