"Kami ingin katakan bahwa kami ini murni datang sebagai pendukungnya Presiden Prabowo. Presiden mau di mana taruh ini?Mereka yang jadi garda terdepan pada program suksesnya makan bergizi gratis ini. Negara punya duitkah untuk bangun dapur? Nggak, kan?" ujarnya.
Sawaluddin mengatakan pihaknya ingin ada kepastian mengenai tata kelola kemitraan dengan BGN. Termasuk mekanisme penghentian operasional dapur dan pembagian tanggung jawab ketika terjadi masalah dalam pelaksanaan MBG.
"Jadi, proses kemitraan itu yang kami tuntut secara adil, setara, dan bertanggung jawab. Adil dalam kemitraan ini, dalam setiap kebijakannya BGN, kami diajak bicara. Setara, kedudukan kita sama, tidak ada sistem perintah di situ. Adil ini, kita sama-sama saling menjaga. Bertanggung jawab ini, kita sama-sama saling menjaga," katanya.
"Kita bertanggung jawab terhadap kami punya fasilitas, kami bertanggung jawab terhadap fasilitas itu dengan segala persyaratan yang diberikan oleh BGN. BGN juga bertanggung jawab," sambungnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T, Herwil Junaidi Haref mengatakan ingin dipertemukan dengan Kepala BGN. Dia meminta pimpinan DPR memfasilitasi audiensi tersebut.
"Pak, kami ingin sekali BGN hadir untuk RDPU, ya, kami minta dihadirkan Sudaeyono," ujarnya.
