Pada Selasa (10/11), Gibran mengatakan mendapat saran untuk tetap berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1.

Ia juga menyebut saran untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Di saat bersamaan, DPR menerima usulan untuk memulai proses hak menyatakan pendapat (HMP) guna memakzulkan Gibran karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, melampaui batas minimal 25 anggota.