“Keberhasilan transisi energi harus diukur dari proyek yang selesai tepat waktu, tersambung ke jaringan listrik, dan menghasilkan listrik. Karena itu, kepastian regulasi, percepatan perizinan, dan penyelesaian PPA menjadi kunci untuk mengubah minat investor menjadi investasi nyata,” kata dia.

Selain penguatan sektor energi, Eddy menyambut masuknya Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (PPIB) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai langkah memperkuat landasan hukum kebijakan iklim Indonesia.

Ia menilai regulasi tersebut perlu mengatur secara komprehensif mitigasi, adaptasi, loss and damage, pendanaan iklim, serta nilai ekonomi karbon.

RUU PPIB, lanjut Eddy, juga perlu memberikan kepastian kelembagaan, menetapkan kewajiban pengurangan emisi secara bertahap dan terukur, serta menjamin perlindungan bagi masyarakat yang paling terdampak perubahan iklim.

“Regulasi perubahan iklim harus mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha, mendorong investasi hijau, dan memastikan keadilan bagi masyarakat. Partisipasi dunia usaha, akademisi, masyarakat adat, dan komunitas terdampak juga harus menjadi bagian penting dalam proses penyusunannya,” ujar Eddy.