Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani, pada Kamis (12/11), menjelaskan rapat gabungan akan membahas empat hal, yakni tanggal penyelenggaraan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, menyepakati pengiriman surat dari MPR kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyetor dua nama calon pengganti, membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden, serta menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR.

MPR, kata Muzani, memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud. Termasuk dalam jangka waktu dua bulan itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama pengganti wakil presiden sejak MPR mengeluarkan surat permintaan.