Dengan adanya pengunduran diri tersebut, MPR berkewajiban untuk menggelar sidang paripurna dalam waktu maksimal 60 hari untuk memilih wakil presiden baru. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / UU MD3.
Dalam sidang ini, kedua calon yang sebelumnya telah diusulkan dan telah melalui proses verifikasi persyaratan akan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.
Nantinya, anggota MPR harus memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. Calon dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Namun, sekiranya perolehan suara sama, pemilihan dapat diulang sebanyak satu kali. Jika hasilnya tetap sama, maka Presiden harus memilih salah satu dari kedua calon.
Wakil Presiden yang terpilih kemudian akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR. Pelantikan Wakil Presiden pun akan dilangsungkan dalam Sidang Paripurna MPR.