NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah membangun ekosistem dunia kerja yang ramah terhadap kaum perempuan.

Hal tersebut menurut Lestari harus dilakukan demi meningkatkan perekonomian dan memulihkan hak perempuan dalam struktur sosial.

"Kerja perawatan tidak boleh terus menjadi pekerjaan yang tidak terlihat dan dibebankan kepada perempuan. Negara, dunia usaha, partai politik, dan masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem yang memungkinkan perempuan berkembang secara setara," kata Lestari dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Lestari, ketimpangan ekonomi yang dihadapi perempuan hingga saat ini bukan disebabkan kurangnya kapasitas, melainkan struktur sosial dan kebijakan yang belum adil.

Hal tersebut membuat partisipasi kerja perempuan masih jauh tertinggal dan sebagian besar pekerja perempuan belum terlindungi upah minimum.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Agustus 2026 yang dia miliki, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan baru sebesar 56,37 persen sedangkan laki-laki mencapai 84,16 persen.

Kesenjangan itu, lanjut Lestari, diperparah oleh temuan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan Sakernas Februari 2025 yang menunjukkan bahwa 67,4 persen pekerja perempuan menerima upah di bawah UMK.

"Banyak perempuan harus menghadapi beban ganda. Mereka dituntut produktif di tempat kerja, tetapi pada saat yang sama tetap memikul sebagian besar tanggung jawab domestik dan pengasuhan," kata Lestari.

Karenanya, dia meminta pemerintah merumuskan kebijakan strategis yang mampu meningkatkan peran perempuan di dunia kerja serta menghasilkan upah yang cukup sesuai ketentuan.

Dengan campur tangan pemerintah, dia yakin perempuan akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan seluruh haknya sebagai pekerja dilindungi oleh pemerintah.