Habiburokhman menyebut ada sejumlah pertimbangan terkait rencana perubahan jadwal. Salah satunya ialah benturan waktu kegiatan DPR dan DPD.

"Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD ya, seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja," ucapnya.

"Hal lain adalah karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, ya, waktu verifikasi kan cuma 14 hari," ujarnya.