"Pasal 33 itu memiliki spirit politik kemakmuran bersama untuk rakyat Indonesia dan menolak segala bentuk individualisme, liberalisme, serta kapitalisme yang rakus," ujarnya.
Haedar menilai pengelolaan sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
Ia berharap kebijakan pemerintah dalam memperkuat penguasaan negara terhadap sumber daya strategis, serta memperluas peran pengusaha nasional dapat berjalan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keadilan ekonomi merupakan salah satu prasyarat penting untuk memperkuat persatuan nasional dan mencegah munculnya konflik sosial akibat kesenjangan kesejahteraan.
