Muhammadiyah memiliki catatan sejarah tentang bagaimana organisasi itu mengambil sikap dalam persoalan politik dan kebangsaan.
Pada pagi 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Mohammad Hatta mengumpulkan sejumlah tokoh Islam sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pertemuan itu digelar untuk membahas keberatan dari perwakilan Indonesia Timur terhadap rumusan dalam Piagam Jakarta.
Ada tujuh kata yang menjadi persoalan, yakni anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam rumusan sila pertama. Perwakilan Indonesia Timur mengkhawatirkan rumusan tersebut dapat mengancam persatuan negara yang baru diproklamasikan.
