Ketetapan haram dalam fatwa tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna. MUI juga memasukkan aktivitas penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan yang diharamkan.
Selain itu, ketentuan hukum dalam poin kedua dan ketiga fatwa secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan, produksi, maupun perdagangan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
MUI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan DPR. Salah satunya meminta kedua lembaga tersebut segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape berikut sanksi bagi pihak yang melanggar.
Di sisi lain, pemerintah diminta segera mengambil langkah pengendalian peredaran rokok elektrik. Upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari paparan serta berbagai dampak negatif penggunaan vape.
