NADIKABAR.COM — Fraksi Partai NasDem di DPR telah meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Komisi XII DPR periode 2024-2029, Sugeng Suparwoto mengatakan dokumen HMP dari Fraksi NasDem itu telah diserahkan kepada pimpinan DPR.
"Sudah (diajukan) kemarin atas diskusi dengan Ketum dan Waketum, dan kita sudah menandatangani untuk Hak Menyatakan Pendapat," ujarnya kepada wartawan di NasDem Tower, Rabu (11/11).
Ia mengatakan usulan HMP terkait ijazah Gibran tersebut diteken oleh mayoritas anggota Fraksi NasDem di DPR. Karenanya, Sugeng berharap usulan tersebut dapat diproses oleh pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna, pada Kamis (12/11) besok.
"Mudah-mudahan, kalau enggak salah besok akan ada paripurna dan nanti pimpinan DPR akan menindaklanjuti aspirasi dari hak menyatakan pendapat," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Sugeng mengatakan pihaknya juga mendorong agar Gibran dapat mundur dari posisi Wapres dengan cara baik-baik demi kebaikan masyarakat.
"Jangan bangsa ini disandra oleh persoalan-persoalan yang sudah jelas dari sisi hukum dan tata negara. Maka, kami menghimbau kepada Pak Gibran, sudahlah, mundurlah dengan elegan, dengan baik, demi masyarakat," katanya.
Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR untuk menindaklanjuti putusan MA terkait Gibran mulai menguat di DPR. Puluhan anggota dari lintas fraksi disebut telah menandatangani dan ikut menggunakan hak tersebut.
DPR juga memastikan HMP akan tetap berjalan meski Gibran dalam pernyataannya terakhir akan bertahan dan siap menunjukkan ijazahnya di PTUN lewat PK yang akan ia ajukan.
"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujar Gibran.
