Sahroni menegaskan setiap niat dan keputusan yang disampaikan Wakil Presiden harus mengikuti prosedur konstitusional yang berlaku.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut, jabatan wakil presiden merupakan posisi tinggi dalam pemerintahan sehingga pengunduran diri tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Posisi pimpinan tertinggi tidak bisa asal mundur, jadi semua pihak mengikuti saja prosedur yang ada," ujarnya.