NADIKABAR.COM — Sejumlah masyarakat merasakan antiklimaks dalam Sidang Paripurna DPR pada Selasa (10/11) pagi. Pasalnya, sejak Senin lalu, beberapa pihak menyangka jika dalam sidang Paripurna yang dihadiri 403 anggota tersebut akan membahas posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI usai putusan Mahkamah Agung soal ijazahnya.
Dalam sidang yang berlangsung singkat tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut sejumlah isu strategis yang akan menjadi pokok bahasan dalam masa sidang beberapa waktu ke depan.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR telah mempertimbangkan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait keabsahan ijazah setingkat SMA milik Gibran. Beberapa pihak menyebut jika HMP merupakan langkah paling memungkinkan untuk dilakukan saat ini.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebutkan penggunaan HMP sebagai langkah ideal sesuai konstitusi. Dirinya juga menolak adanya kalkulasi politik dalam proses ini.
"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," ujar Khozin dikutip dari NadiKabar, Senin (9/11/2026).
Merangkum NadiKabar, setidaknya hingga Selasa (10/11) pagi, terdapat 12 orang anggota DPR yang mengajukan HMP. Berdasarkan foto yang diperoleh NadiKabar, terlihat Mardani Ali Sera sebagai salah satu anggota DPR yang menggunakan haknya.
