Karena itu, subsidi BBM diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga nelayan dapat menjalankan usahanya dengan biaya lebih terjangkau.

Upaya tersebut juga sejalan dengan prioritas nasional dalam mewujudkan swasembada pangan dan pengembangan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Sektor perikanan tangkap memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.

"Pemerintah juga patut dan perlu memastikan bahwa nelayan mendapat dukungan, mulai dari BBM untuk melaut, sarana penanganan hasil tangkapan, hingga akses pemasaran yang secara tematik kita kenal melalui Kampung Nelayan Merah Putih," ujar dia di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (20/11).

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan integrasi data menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi.

Penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kualitas pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) juga diperlukan agar nelayan semakin mudah memperoleh BBM.

"Ukuran keberhasilan kita adalah ketika nelayan semakin mudah memperoleh BBM. Ini penting agar manfaat program BBM bersubsidi benar-benar dirasakan oleh keluarga para nelayan yang memang berhak menerimanya," kata Wahyudi.

Saat ini, SPBUN 3845120 Kecamatan Citemu, Kabupaten Cirebon, melayani sekitar 300 nelayan di dua desa, yaitu Bandengan dan Citemu.

Adapun volume penyaluran BBM saat ini 198 ribu liter per bulan dan ke depan akan terus bertambah sesuai dengan jumlah nelayan serta frekuensi melaut setiap harinya.

Wahyudi menjelaskan BPH Migas berkomitmen menjaga kebutuhan BBM subsidi untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian nelayan.