NADIKABAR.COM — Pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot, yang juga kandidat Perdana Menteri (PM) baru, menyatakan bahwa Benjamin Netanyahu, yang kini berstatus PM sementara, tidak boleh tetap menjabat lebih lama lagi. Hal ini menyusul laporan dugaan intervensi pemilu yang dilakukan ajudan Netanyahu.

Beberapa jam setelah pertemuan keduanya untuk membahas kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan nasional dilakukan pada Minggu (15/11), Eisenkot melontarkan kritikan tajam terhadap Netanyahu, rival politiknya.

Eisenkot, yang mendapatkan mandat Presiden Israel Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru, seperti dilansir AFP, Senin (16/11/2026), menegaskan bahwa Netanyahu "tidak boleh lagi tetap memimpin pemerintahan, bahkan untuk satu menit pun".

"Perilaku perdana menteri yang akan segera lengser, Benjamin Netanyahu, dan rombongannya merupakan ancaman nyata, langsung, dan mendesak terhadap demokrasi Israel," sebut Eisenkot, yang seorang mantan Kepala Staf militer Israel ini.

Kubu Netanyahu Dituduh Intervensi Pemilu Israel

Dugaan intervensi pemilu Israel itu dilaporkan oleh televisi terkemuka Channel 12, yang menyebutkan bahwa kubu Netanyahu berupaya menjebak para anggota Partai Arab Israel dengan tuduhan kecurangan pemilu.

Laporan Channel 12 mengungkapkan bahwa pada malam menjelang pemilu legislatif pada 27 Oktober lalu, kepala staf Netanyahu, Ido Norden, menelepon kantor Komisioner Kepolisian Israel untuk mengadukan sejumlah anggota Partai Arab Ra'am.

Dalam percakapan telepon itu, menurut laporan Channel 12 yang dirilis Minggu (15/11), Norden mengarahkan pihak kepolisian kepada seseorang yang disebut sebagai sumber intelijen, yang ternyata merupakan mantan pegawai di kantor Netanyahu.

Berdasarkan informasi dari sumber intelijen tersebut, tiga anggota Partai Ra'am ditangkap polisi.

Netanyahu kemudian melontarkan tuduhan bahwa partai-partai Arab Israel melakukan kecurangan pemilu, setelah partai-partai itu berhasil meraup jumlah kursi parlemen yang lebih banyak dari sebelumnya, hingga memecahkan rekor.

Ketiga anggota Partai Ra'am itu akhirnya dibebaskan setelah kepolisian menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh sumber intelijen itu tidak berdasar.

"Saya menyerukan agar penyelidikan terhadap masalah ini segera dibuka," cetus Eisenkot pada Minggu (15/11).

Kecaman terhadap Netanyahu juga dilontarkan oleh dua pemimpin oposisi Israel lainnya. Salah satunya Yair Lapid, ketua Partai Yesh Atid dan pencetus aliansi politik B'Yachad, yang menyebut tindakan kubu Netanyahu itu sebagai "upaya kudeta".

"Seiring dengan terungkapnya lebih banyak detail, segalanya menjadi jelas: Ini bukan sekadar upaya untuk mengganggu pemilu. Ini sebuah upaya kudeta," tuduh Lapid untuk kubu Netanyahu.

Ketua Partai Joint List -- salah satu Partai Arab Israel, Yousef Jabareen, juga mengecam apa yang disebutnya sebagai "upaya kudeta oleh Netanyahu.

"Jika temuan ini terkonfirmasi, maka ini merupakan mekanisme kriminal yang dijalankan dari jantung pemerintahan untuk memanipulasi hasil pemilu. Siapa pun yang terbukti terlihat harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk Netanyahu," tegas Jabareen.

Laporan surat kabar Israel, Haaretz, secara terpisah mengungkapkan bahwa kepala badan keamanan dalam negeri Shin Bet, David Zini, berupaya menyadap para pemimpin Partai Arab Israel, namun Jaksa Agung Israel menolak permintaannya karena kurangnya bukti.

Kantor Netanyahu Bantah Tuduhan Campuri Pemilu

Kantor Netanyahu langsung membantah tuduhan yang muncul, dengan menyebut laporan Channel 12 "tidak benar". Mereka menegaskan bahwa Norden telah "menjalankan kewajiban sipilnya".

Partai Likud, yang menaungi Netanyahu, balik menuduh Eisenkot telah melakukan "penghasutan yang keterlaluan".

"Saat perdana menteri mengulurkan tangan dalam semangat persatuan, Eisenkot dan rekan-rekannya justru melontarkan pernyataan setiap hari yang penuh dengan serangan yang berbisa dan provokatif," sebut Partai Likud.

Dugaan intervensi pemilu ini muncul saat upaya membentuk pemerintahan baru Israel sedang berproses, menyusul pemilu yang gagal menghasilkan mayoritas dalam parlemen. Koalisi Netanyahu maupun kubu oposisi tidak berhasil mendapatkan total 61 kursi parlemen yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Dua partai Arab utama, Joint List dan Ra'am, telah menyatakan dukungan untuk Eisenkot, yang pekan lalu ditunjuk untuk membentuk pemerintahan baru.

Pada Sabtu (14/11), Netanyahu meminta Eisenkot bergabung dengannya dalam pemerintahan persatuan. Namun Eisenkot menuduh Netanyahu melakukan "tipu muslihat" dan memicu ketegangan.