Upaya untuk mengatasi jumlah kasus penipuan digital yang kian meningkat tidak cukup sekadar membangun infrastruktur yang tangguh saja, kata Nezar. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap modus-modus penipuan dan cara menggunakan platform digital dengan aman juga perlu ditingkatkan.

"Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman," ujar Nezar.

Pemerintah juga berupaya menekan angka penipuan digital dengan menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler yang mewajibkan registrasi biometrik saat melakukan pendaftaran kartu SIM.