Nezar mengatakan bahwa pengawasan ruang digital berbasis risiko kian dibutuhkan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan peningkatan ancaman keamanan siber.

Global Risks Report 2026 keluaran World Economic Forum menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai risiko global nomor dua dalam dua tahun ke depan, sementara ketidakamanan siber berada di posisi keenam.

Risiko pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau akal imitasi (AI) juga diproyeksikan meningkat signifikan.

"AI membuat kejahatan siber semakin mudah dilakukan dan semakin sulit dikenali. Masyarakat saat ini menghadapi phishing, pencurian data, hingga penipuan dengan suara dan wajah palsu," kata Nezar.

Indonesia Anti-Scam Centre selama periode November 2024 hingga Juni 2026 mencatat sekitar 600 ribu kasus penipuan dengan total kerugian mencapai Rp9,3 triliun.​​​​​​​

Menurut Nezar, kondisi yang demikian membutuhkan pergeseran paradigma pengawasan dari penanganan setelah insiden menjadi pencegahan sejak awal pengembangan teknologi.

"Jangan menunggu insiden datang. Keamanan, privasi, dan hak pengaduan harus dipikirkan sejak teknologi itu kita rancang, bukan setelah ada masyarakat yang menjadi korban," katanya.