Dia menjelaskan, program normalisasi Kali Ciliwung yang sempat terhenti sejak 2017 terus dilanjutkan. Proses pengadaan tanah dilakukan secara langsung oleh Dinas Sumber Daya Air tanpa perantara, dengan penilaian ganti rugi oleh BPN, serta didukung anggaran sekitar Rp 300 miliar pada 2026 untuk memperkuat pengendalian banjir jangka menengah dan panjang.

"Percepatan pengadaan tanah di Cawang, Cililitan, dan Balekambang adalah langkah konkret agar normalisasi Kali Ciliwung segera memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk pengendalian banjir dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan memprioritaskan keselamatan serta kesejahteraan warga," ucapnya.

Chico menuturkan, Pemprov DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait serta. Ini untuk memastikan proses berjalan transparan dan memperhatikan hak warga terdampak.