NADIKABAR.COM — Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon merintis ekosistem keuangan syariah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, melalui program Ekosistem Pondok Pesantren Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS).

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib di Kuningan, Sabtu, mengatakan, program tersebut dirancang untuk memperluas akses layanan keuangan syariah sekaligus membangun kemandirian ekonomi pesantren melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.

Pembentukan program itu, kata dia, dilatarbelakangi masih terbatasnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43 persen, sedangkan indeks inklusinya baru mencapai 13 persen.

"Masih ada ruang yang perlu kita garap bersama. Kami bersama pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah menggagas ekosistem agar pesantren dari hulu sampai hilir bisa mendorong perekonomian," katanya.

Dalam tahap awal, OJK mengenalkan produk tabungan haji dan tabungan kurban kepada santri sebagai bagian dari pembelajaran pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Ia menuturkan, melalui tabungan kurban, santri diarahkan menyisihkan uang selama tiga tahun sehingga dapat membeli hewan kurban ketika menyelesaikan pendidikan di kelas 12 atau kelas 9 Madrasah Tsanawiyah.

Hewan kurban tersebut, lanjut dia, nantinya dipasok peternak di lingkungan pesantren maupun Kabupaten Kuningan sehingga aktivitas menabung santri turut menciptakan pasar bagi usaha peternakan lokal.

"Sebagai langkah nyata implementasi awal program EPIKS, kegiatan peresmian ini turut ditandai dengan pembukaan 1.000 rekening tabungan haji muda bagi santri," katanya.

Selain layanan perbankan, pihaknya berencana memperluas ekosistem tersebut dengan melibatkan perusahaan asuransi syariah dan lembaga pembiayaan untuk mendukung kebutuhan usaha mikro.

Agus menyebutkan, EPIKS di pondok pesantren tersebut, menjadi proyek percontohan pertama yang dibentuk Kantor OJK Cirebon dan berpeluang diterapkan di pondok pesantren lainnya apabila pelaksanaannya berjalan baik.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Husnul Khotimah KH Mu'tamad mengatakan, program tersebut menjadi sarana edukasi agar santri terbiasa mengenal dan menggunakan layanan keuangan syariah sejak masih menempuh pendidikan.

Ia mengatakan, Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki sekitar 4.200 santri mukim, yang menjadi bagian dari sasaran pengembangan edukasi dan layanan keuangan syariah tersebut.

"Santri wajib punya rekening. Seluruh santri nanti kita programkan ke depannya diwajibkan, karena ini merupakan pembelajaran yang sangat baik untuk kemandirian keuangan syariah," katanya.