Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai lembaga, antara lain pondok pesantren se-Sulawesi Selatan, Dewan Pengawas Syariah perbankan syariah, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), serta organisasi kemasyarakatan Islam.
Workshop tersebut juga menghadirkan anggota Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) OJK Anwar Abbas dan Prof Hasanudin yang merupakan Wakil Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Sejumlah isu yang dibahas meliputi peran pemerintah daerah dalam memperluas inklusi keuangan syariah, praktik dan pengembangan produk perbankan syariah, hingga peran fatwa DSN-MUI dalam menjaga kepatuhan syariah dan mendukung perkembangan industri.
Melalui penguatan kerja sama dan inovasi tersebut, OJK berharap pemanfaatan instrumen keuangan sosial syariah semakin berkembang. Upaya ini juga diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah terhadap perekonomian daerah dan nasional.