Ia mendorong pengurus TP PKK di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan untuk terus meningkatkan pemahaman dan kecakapan kader.
Khususnya, terkait literasi keuangan, memperkuat edukasi dan pencegahan kejahatan digital, serta mengintegrasikan literasi keuangan dengan gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sebagai Duta Literasi Keuangan OJK, 35 TP PKK kabupaten/kota diharapkan mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan.
Yakni, dengan menyampaikan informasi yang benar, menerapkan prinsip 2L (Legal dan Logis), serta mendorong penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
Selain itu, OJK juga mengajak kader PKK mengelola keuangan keluarga secara bijak dan melindungi keluarga serta lingkungan dari risiko keuangan.