NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai literasi keuangan pelaku usaha serta pemahaman lembaga jasa keuangan terhadap karakteristik bisnis perfilman perlu ditingkatkan guna mendorong perluasan akses pembiayaan formal bagi industri perfilman nasional.

Deputy Director Kantor OJK Jabodebek Biger Adzanna Maghribi mengatakan, keterbatasan pengetahuan mengenai produk jasa keuangan menjadi salah satu kendala pelaku industri perfilman dalam mengakses sumber pendanaan formal.

“Teman-teman sineas itu tidak tahu sebenarnya secara kafah, produk-produk jasa keuangan itu apa saja yang bisa dimanfaatkan,” kata Biger dalam acara JAFF Market Industry Report 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kebutuhan pembiayaan dalam industri perfilman tidak hanya mencakup proses produksi film, tetapi juga melibatkan berbagai usaha pendukung, mulai dari penyewaan peralatan, genset, hingga kebutuhan teknis lainnya.

Di sisi lain, lembaga jasa keuangan juga masih perlu meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik industri perfilman agar dapat mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Di sisi lain, lembaga jasa keuangan juga sangat sedikit yang tahu industri perfilman. How good your knowledge is di industri perfilman, itu yang menentukan akan membuka akses atau tidak di industri perfilmannya,” ujarnya.

Biger menjelaskan, kebutuhan pendanaan industri film memiliki karakteristik tersendiri karena pada tahap awal, seperti penulisan naskah hingga produksi, pelaku usaha umumnya belum memperoleh pemasukan, sementara biaya terus berjalan.

Kebutuhan pembiayaan juga berlanjut pada tahap pascaproduksi dan pemasaran. Karena itu, menurut dia, diperlukan karakteristik produk jasa keuangan yang dapat menyesuaikan dengan tahapan kegiatan usaha perfilman.

Ia menilai, peningkatan pemahaman dari kedua sisi, yakni pelaku industri perfilman dan lembaga jasa keuangan, penting untuk membangun ekosistem pembiayaan yang lebih terbuka.

Biger mencontohkan, salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha adalah standby loan atau fasilitas pinjaman yang telah disiapkan berdasarkan penilaian terhadap entitas usaha, sehingga pencairan dana dapat dilakukan ketika kebutuhan muncul sesuai persyaratan yang disepakati.

“Permasalahan banyak orang kan bilang, butuh besok tapi perbankan pasti lama nih prosesnya, ya udah, stand by loan aja. Nah, di situlah makanya perlu dikenal secara entitas. Jadi, bukan per projek,” kata BIger.

Menurut dia, instrumen tersebut dapat membantu pelaku usaha yang membutuhkan dana dalam waktu relatif cepat, meskipun tetap terdapat biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Biger juga menyebutkan bahwa terdapat lembaga jasa keuangan yang mulai meningkatkan keterlibatan dalam pembiayaan ekonomi kreatif sebagai sumber pembiayaan formal dan OJK memberikan kepastian pengawasan serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak yang terlibat.

“Kalau misalnya diakses melalui pendanaan yang formal, diawasi oleh lembaga jasa keuangan, kami akan hadir di situ untuk menyelesaikan misalnya ada dispute dan lain-lain,” katanya.

Menurut dia, pengembangan akses pembiayaan tersebut penting mengingat industri kreatif, termasuk perfilman, memiliki dampak ekonomi yang luas dan melibatkan berbagai sektor usaha pendukung.

Biger menegaskan, OJK terbuka untuk berkolaborasi dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan literasi keuangan sekaligus mempertemukan kebutuhan industri perfilman dengan produk pembiayaan yang tersedia.