Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021, melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.
Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU dan menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21) pada 11 November 2026.
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Penyidik OJK menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
