Oleh karenanya perbankan tidak dibenarkan meminta agunan tambahan seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau aset pribadi lainnya kepada masyarakat atau debitur.

Ia menceritakan OJK Sumbar pernah menangani laporan terhadap perbankan yang memintai agunan kepada masyarakat, dan telah ditangani.

Perbankan beralasan kalau pihaknya memegang BPKB hanya sebagai pengikat agar peminjam melunasi kewajiban pelunasan, bukan sebagai agunan resmi.

Sebab ada karakter peminjam jika tidak ada suatu barang atau aset yang dipegang, mereka abai dan enggan melunasi kewajibannya.