Sekretaris Jenderal Koalisi Pembaruan Agraria (KPA), Roni Septian Maulana, mengemukakan soal ketimpangan penguasaan tanah dan konflik yang berdampak pada petani, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok rakyat lainnya. KPA mencatat ada 1.296 letusan konflik agraria selama lima tahun terakhir.
"Dengan cakupan sekitar 4,18 juta hektare. Pemetaan sekitar 1,76 juta hektare untuk prioritas penanganan konflik serta rekomendasi 865 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Angka-angka tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut mengenai sumber, periode, serta definisinya sebelum dipublikasikan sebagai statistik resmi," terang Roni.
Narasumber diskusi lainnya, M. Yahya, kemudian meminta penjelasan soal hubungan kewenangan BRAN dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Khususnya terkait pembatalan sertifikat tanah.
"(Meminta) jejelasan mekanisme mediasi, ketentuan mengenai mediator, serta peran kantor perwakilan BRAN di daerah dalam menangani konflik agraria," tutur perwakikan DPP Gerakan Muda Pemerhati Desa (GMPD) ini.
