NADIKABAR.COM — Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku anggaran dan SDM minim usai dituding anggota Komisi II DPR Taufan Pawe (TP) lamban mengusut kasus dugaan maladministrasi yang membuat ASN Pemkot Parepare dinonjobkan. Ombudsman pun berharap Komisi II DPR bisa memberikan dukungan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar mengatakan, persoalan ini sebenarnya sudah disampaikan langsung kepada TP. Hal itu mengemuka dalam kunjungan TP ke kantor Ombudsman Sulsel, Senin (27/4) lalu.
"(Anggaran dan dukungan SDM) masih terbatas, kami sudah laporkan pada saat beliau (TP) berkunjung ke kantor," kata Ismu Iskandar kepada NadiKabar, Sabtu (29/8/2026).
Ismu menganggap Ombudsman dan TP sedianya memiliki kesepahaman yang sama terkait percepatan dan peningkatan kualitas penanganan laporan. Kendati begitu, Ombudsman masih berada dalam serba keterbatasan.
"Kami sangat mendukung sekiranya DPR RI terkhusus komisi II terus melakukan evaluasi terkait hal tersebut, termasuk mengkaji dukungan SDM, anggaran untuk operasional, infrastruktur dan lain-lain," ujarnya.
