Dalam pandangan Ombudsman, dirinya menuturkan penyelenggaraan jaminan produk halal juga merupakan bagian dari pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008, Maneger menyebut Ombudsman memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan mencegah malaadministrasi.

Menurutnya, pengawasan tersebut bukan hal baru. Pada 2024, ORI telah menyelesaikan kajian sistemik tentang tata kelola pelayanan sistem jaminan produk halal dan menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta pemangku kepentingan lain yang terkait.

"Tentu kami mengapresiasi sebagian besar saran yang kami berikan telah ditindaklanjuti dengan baik," katanya.