NADIKABAR.COM — Ombudsman RI memastikan melihat kamera pengawas atau CCTV saat sidak ke klaster mewah Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor. Namun Ombudsman RI tidak bisa memastikan CCTV tersebut aktif atau tidak.
"Kalau di waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenernya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui," kata Anggota Ombudsman RI, Syafrida R Rasahan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Syafrida juga menyebut para anggota Ombudsman dalam keadaan selamat dan tidak mengalami teror usai kunjungan ke Lapas Cibinong itu. Dia berharap Ombudsman terus dapat menjalankan tugas dengan baik.
"Alhamdulillah, kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami. Pimpinan maupun seluruh jajaran, kami mohon doanya semoga kami tetap selamat, sehat, dan bisa menjalankan tugas kami melakukan pengawasan pelayanan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Komisi XIII DPR RI, Kalapas Kelas IIA Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto, mengungkapkan bahwa tidak ada kamera pengintai atau CCTV di area 'Klaster Mewah' Lapas Cibinong. Hal ini, disampaikan Wisnu saat dicecar oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arief Wibowo.
"Tidak ada, Bapak," kata Wisnu dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (28/9).
Terkait hal ini, Kemenimipas sendiri telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong. Kelima pejabat yang dimaksud yakni kepala lapas (kalapas), kepala pengamanan lapas (KPLP), kepala seksi pembinaan dan pendidikan (kasibinadik), kepala seksi keamanan dan ketertiban (kasikamtib) dan kepala urusan umum lapas.
Penonaktifan kelima pejabat Lapas Cibinong ini disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenimipas Rudi Setiawan di lokasi. Rudi mengecek Lapas Cibinong usai diperintah untuk memimpin jalannya investigasi oleh Menteri Imipas Agus Andrianto.
"Kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman," jelas Rudi kepada wartawan di lokasi, Sabtu (26/9).
