Dikatakan bahwa inovasi tersebut menyediakan akses data visual dan interaktif yang mencakup Tren Laporan Masyarakat, Konsultasi, Opini Ombudsman RI, hingga fitur Penelusuran Laporan secara real-time berbasis nomor agenda.
"Fitur ini dirancang untuk memudahkan publik, akademisi, media, hingga instansi pemerintah dalam mengakses data pengawasan sebagai bahan evaluasi pelayanan publik," tuturnya.
Pemaparan strategi dan digitalisasi sistem pengawasan pelayanan publik dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
