NADIKABAR.COM — Blok oposisi di Majelis Nasional Thailand melayangkan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Anutin Charnvirakul beserta 17 menteri yang berasal dari partai politiknya, Bhumjaithai, atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Mosi tersebut diserahkan kepada Ketua Majelis Nasional Sophon Zarum pada Kamis oleh Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat dan Ketua Oposisi di Majelis Nasional, bersama anggota oposisi lainnya di parlemen yang berhasil mengumpulkan 145 tanda tangan dukungan mosi tidak percaya.
Natthaphong menuding Anutin membangun jaringan politik "Rezim Biru" -- merujuk pada warna Partai Bhumjaithai -- yang diduga berupaya mengonsolidasikan kekuasaan di sendi-sendi kunci negara, seperti Senat, seleksi pegawai daerah, dan lembaga pengawas independen.
Anutin, yang juga menjabat sebagai menteri dalam negeri, serta 17 menteri lain dari Partai Bhumjaithai menghadapi tuduhan konflik kepentingan, salah urus anggaran, kegagalan kebijakan terkait biaya hidup, dan intervensi pada lembaga regulator.
"Pihak oposisi mempersiapkan mosi ini sepenuhnya berdasarkan fakta dan bukti," kata Natthaphong saat menjawab mengapa pihaknya tidak mengincar para menteri dari Partai Pheu Thai, mitra koalisi Anutin, dalam mosi tidak percaya itu.
Ketua Majelis Nasional Sophon mengatakan mosi tersebut akan terlebih dahulu diverifikasi dalam waktu 14 hari sebelum dikonsultasikan kepada kabinet untuk dibahas dalam parlemen.
Merespons mosi tidak percaya itu, Anutin menegaskan pihaknya siap menjawab apapun tuduhan dari pihak oposisi di parlemen.
"Setiap anggota kabinet siap memberi klarifikasi kepada masyarakat," kata Anutin.
"Akan lebih aneh jika kami tidak dilibatkan. Kami akan memanfaatkan peluang ini untuk menyampaikan semua fakta kepada publik," kata PM Thailand menanggapi pertanyaan soal mosi tidak percaya yang hanya ditujukan kepada partainya tersebut.
Penerjemah: Nabil Ihsan
