NADIKABAR.COM — Dampak dari kasus Manchester City telah sampai ke Parlemen Inggris. Ketua kelompok lintas partai anggota parlemen meminta otoritas pajak Inggris HMRC (His Majesty's Revenue and Customs) untuk turun tangan melakukan pengawasan terkait kasus tersebut.
Dilansir BBC dan Reuters, Minggu (4/10/2026), Ketua Komite Keuangan (Treasury Committee), Dame Meg Hillier, meminta penjelasan ke otoritas pajak Inggris tersebut mengenai langkah apa yang mereka ambil sebagai tanggapan atas temuan Premier League.
Meg Hillier mengaku telah menyurati Sekretaris Tetap HMRC, JP Marks. Surat tersebut dikirimkan usai diterbitkannya putusan komisi independen yang menyatakan Man City melakukan "lebih dari 100 pelanggaran individu terhadap Peraturan Premier League selama beberapa musim".
Dalam suratnya, Hillier meminta kepastian bahwa HMRC "menyadari sepenuhnya pentingnya" temuan tersebut dan mempertanyakan respons otoritas pajak itu.
Ia menanyakan apakah HMRC mengetahui temuan komisi tersebut, apakah mereka telah meminta atau menerima salinan laporan yang utuh dan tanpa bagian yang disensor, serta penilaian apa yang telah mereka lakukan terkait potensi implikasi pajak yang timbul dari kasus ini.
"Saya juga mengharapkan gambaran umum mengenai pekerjaan HMRC saat ini terkait klub-klub sepak bola," kata Hillier.
"Saya tertarik mengetahui masalah umum apa pun terkait perpajakan (termasuk perpajakan atas remunerasi) yang Anda temukan dalam praktik mereka, serta bagaimana HMRC menanganinya," imbuhnya.
HMRC memiliki wewenang untuk memeriksa ulang laporan pajak perusahaan dan menolak transaksi yang direkayasa jika transaksi tersebut bertujuan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. HMRC juga dapat menjatuhkan denda finansial jika terjadi kekurangan pembayaran pajak akibat pernyataan yang tidak benar.
Namun, tindakan yang dituduhkan kepada City justru akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara artifisial, yang kemungkinan besar akan berujung pada pembayaran pajak yang lebih tinggi.
Sebelumnya, Premier League menyatakan Manchester City menggunakan kontrak komersial "fiktif" sebagai bagian dari skema untuk menggelembungkan pendapatan dan mengecilkan laporan biaya hingga lebih dari £900 juta atau US$1,2 miliar antara tahun 2009 dan 2018 atau selama hampir satu dekade.
Dalam pernyataannya, Downing Street menegaskan bahwa proses independen yang sedang berlangsung terkait Manchester City harus dibiarkan berjalan sesuai prosedurnya dan hasilnya dihormati.
Sementara itu Manchester City telah membantah melakukan pelanggaran dan mengajukan banding atas temuan komisi tersebut.
Sementara itu Manchester City tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait surat yang dilayangkan ke otoritas pajak tersebut. Langkah Hillier ini memperluas dampak dari kasus tersebut, yang sebelumnya telah memicu perdebatan mengenai kemungkinan sanksi, proses banding, serta potensi tuntutan ganti rugi dari klub-klub pesaing dan para pemain.
