Di lokasi tersebut, kata dia, ditemukan Keputusan Presiden Nomor 188 yang mengungkap adanya Panitia Pemilihan Indonesia atau KPU.
Salah satu pemilu yang dilaksanakan tahun 1955 yang dianggap paling demokratis. Pada saat itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 sebagai Undang-Undang Pemilu yang berlaku.
Ia mengatakan, berdasarkan temuan di Perpustakaan Bung Karno, pasal dalam UU Pemilu kala itu memuat 139 pasal.
"Yang menjadi pembeda undang-undang sebelumnya, terkait batas usia pemilih minimal itu 18 tahun, dan TNI punya hak pilih. Itu berbeda dengan undang-undang sekarang," ujarnya.
Pembeda lainnya, kata dia, kini KPU memiliki Mars Pemilu, meskipun tahun 1953 juga sudah ada Mars Pemilu.
