Dia pun memastikan Komisi VIII DPR akan segera menyusun naskah akademik terkait revisi UU Perlindungan Anak. Ia meminta waktu agar pihaknya bisa memetakan bagian mana pada undang-undang yang harus disempurnakan.
"Ya saya kira kita susun dulu naskah akademik. Sehingga kita tahu titik-titik mana saja kelemahan undang-undang, kemudian poin-poin apa saja yang kita cantumkan sebagai pasal yang kita anggap dapat, satu, mencegah, yang kedua penindakan, yang ketiga tentu harus ada pemulihan juga. Aspek ini tentu harus kita lakukan kajian yang biasanya kita sebut dengan naskah akademik undang-undang itu. Saya kira dengan keresahan Pak Dasco ini harus segera digulirkan lagi di Komisi VIII, sebelum pun nanti kita coba dulu susun naskah akademiknya gimana," pungkasnya.
Lebih lanjut, Marwan juga mengusulkan, selama proses pengkajian revisi UU Perlindungan Anak, perlu untuk memaksimalkan yang sudah ada. Dia meminta ada tindakan tegas atas segala bentuk perundungan.
"Lalau menurut saya sebelum perangkat undang-undang kita perbaiki, kami berharap perangkat undang-undang yang existing kita maksimalkan untuk memberikan perlindungan. Mau itu bagian dari dendam, apakah itu bagian dari olok-olok, atau itu iseng-iseng, harus segera diambil tindakan tegas karena ini memang akan mengancam masa depan bangsa kita," tegas dia.
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad, menyoroti maraknya kasus perundungan anak secara fisik dan siber di Indonesia. Dia berjanji mendorong revisi UU Perlindungan Anak segera diproses.