NADIKABAR.COM — Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menegaskan bahwa proses penentuan calon wakil presiden (cawapres) di MPR adalah pemilihan, bukan aklamasi atau pernyataan setuju.

"Karena ini pemilihan, bukan aklamasi. Dan itu sudah ditegaskan oleh Tatib, hasil pemungutan suara," ujar Titi dalam program Head to Head with Elvira di NadiKabar.com, Rabu (18/11).

Ia mengatakan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 140 Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Titi menuturkan bahwa tata tertib tersebut menyatakan bahwa proses yang berlangsung merupakan pemilihan. Hak suara dalam pemilihan tersebut tak hanya dimiliki anggota partai di DPR, melainkan juga DPD yang terdiri dari 152 kursi dari 38 provinsi.

Sehingga, Titi menekankan pentingnya bagi MPR untuk memilih yang terbaik dari antara dua calon yang ada. Salah satunya melalui penyampaian visi misi.