Hasil investigasi mengenai penyebab kebakaran perlu disampaikan secara hati-hati agar dugaan tidak langsung berkembang menjadi tuduhan yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penanganan maupun perumusan kebijakan.
Selain itu, Basuki menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Seluruh pihak yang menguasai atau bertanggung jawab atas suatu kawasan harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya izin yang dicabut atau pihak yang dijatuhi hukuman.
“Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah kemampuan mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, memulihkan ekosistem, dan memastikan seluruh pihak bertanggung jawab terhadap lahan yang dikuasainya,” ujar dia.
